SEKITAR 600 warga Korea Utara dilaporkan hilang setelah dideportasi secara paksa oleh China pada Oktober lalu. Hal ini disampaikan sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Seoul pada Kamis 7 Desember 2023. Mereka memperingatkan bahwa warga Korut yang hilang itu mungkin menghadapi hukuman penjara, penyiksaan, kekerasan seksual, dan eksekusi mati di negara yang terisolasi tersebut.
Dilansir dari CNA, laporan dari Kelompok Kerja Keadilan Transisi (TJWG) ini muncul sekitar dua bulan setelah Korea Selatan mengajukan protes kepada China atas dugaan pemulangan sejumlah besar warga Korea Utara yang mencoba melarikan diri ke Korea Selatan. TJWG mengatakan ratusan pembelot diangkut dengan bus dan van yang dijaga ketat dari pusat penahanan China di seberang perbatasan ke Korea Utara pada tanggal 9 Oktober dan menyebut insiden tersebut sebagai pemulangan massal terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Identitas para pembelot masih belum diketahui, tetapi kebanyakan dari mereka adalah perempuan, katanya.
“Tidak ada komunikasi yang terjalin dengan para pembelot sejak mereka dipulangkan,” kata kelompok itu.
“Mereka yang dipulangkan secara paksa menghadapi kemungkinan penyiksaan, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, pemenjaraan di kamp-kamp konsentrasi, aborsi paksa, dan eksekusi mati karena rezim yang berkuasa mencap mereka sebagai’penjahat dan pengkhianat,” ujarnya.
Media pemerintah Korea Utara belum mengomentari kasus ini, tetapi telah lama mengecam para pembelot sebagai “sampah manusia”. Pemimpin Korut Kim Jong Un telah memperketat perbatasan lebih jauh selama beberapa tahun terakhir.
Kementerian luar negeri Beijing pada bulan Oktober membantah bahwa ada yang disebut sebagai pembelot di China, tetapi mengatakan bahwa warga Korea Utara telah masuk secara ilegal karena alasan ekonomi.
China mengeklaim selalu menangani masalah ini sesuai dengan hukum. Kompascom
