Buruh Bakal Mogok Nasional Bila Tak Dikabulkan UMP 2024 Naik 15 Persen

SERIKAT buruh bersikukuh meminta kenaikan UMP 2024 hingga 15 persen. Jika tak terpenuhi, maka kelompok buruh dan pekerja siap menggelar aksi mogok nasional.

Kengototan ini dilontarkan pasca Dewan Pengupahan unsur Pengusaha dan Pemerintah usul menetapkan upah minimum provinsi tahun depan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, yang besaran kenaikannya tidak lebih dari 4 persen.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, serikat buruh menolak kenaikan UMP 2024 di seluruh Indonesia, termasuk kenaikan UMP DKI Jakarta 2024.

“Dewan pengupahan unsur buruh DKI mengusulkan kenaikan upah minimum DKI 15 persen. Sedangkan pengusaha yang diwakili Apindo DKI menginginkan kenaikan upah minimum berkisar 3-4 persen. Karena kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” ungkapnya, Minggu 19 November 2023.

Said Iqbal mengaku belum tahu apakah hal tersebut sudah diputuskan atau tidak oleh Pj Gubernur DKI Jakarta. Jika keinginan buruh tak terpenuhi, ia mengancam bakal melakukan aksi mogok nasional.

“Bilamana usulan daripada unsur serikat buruh di Dewan Pengupahan DKI Jakarta tidak diterima, yaitu UMP 15 persen lagi plus upah sektoral minimal 5 persen, maka langkah yang akan diambil serikat buruh/pekerja di DKI Jakarta bergabung dengan serikat buruh di tingkat nasional yang akan mengadakan mogok nasional,” tuturnya.

Ia pun mengecam kelompok pengusaha yang bilang kalau istilah mogok nasional tidak dikenal dalam konstitusi. Menurut dia, aksi tersebut punya dua dasar hukum jelas.

Pertama, mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Menurut dia, fungsi serikat buruh salah satunya mengorganisir aksi mogok kerja.

“Dengan demikian, mogok nasional hanya istilah berdasarkan istilah di UU 21/2000, di tingkat nasional diorganisirnya,” imbuh Said Iqbal.

Dasar hukum kedua, ia melanjutkan, bentuk atau model mogok nasional adalah UU Nomor 9/1998 yang mengatur tentang penyampaian pendapat.

“Di situ dikatakan, dalam UU 9/1998, unjuk rasa harus memberitahu tiga kali 24 jam. Setelah diberitahu, maka serikat buruh atau organisasi massa lainnya bisa melakukan unjuk rasa,” kata Said Iqbal. Liputan6com