GUBERNUR Jambi Al Haris dinilai lamban menyelesaikan konflik Batubara di Jambi, sehingga membuat kisruh berkepanjangan di Jambi. Akibatnya para sopir batu bara melampiaskan kemarahan dengan cara melempar seluruh kaca jendela kantor Gubernur Jambi.
Penilaian lamban atas kinerja Al Haris akibat jalan umum (Nasional), yang sebelumnya dilalui dibuat buka tutup. Sehingga, para sopir Batubara pusing atas aturan yang selalu diterapkan Gubernur Jambi tidak jelas, sampai merugikan masyarakat Jambi karena kehilangan pekerjaan.
Dalam konflik Batubara di Jambi, para warga langsung melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta memeriksa semua dana, reklamasi dan jaminan pasca tambang atas semua aktivitas pemilik IUP di wilayah Jambi.
“Konflik Batubara di Jambi sangat parah sehingga saya minta KPK periksa semua dana Batubara,” jelas aktivis Hadi Prabowo, Jumat, 26 Januari 2024.
Sebagai koordinator lapangan, Prabowo yang tergabung dalam pemuda anti korupsi mengatakan, tambang Batubara yang bekas galiannya sudah menjadi danau, tapi tidak direklamasi sehingga menjadi danau.
“Persoalan Batubara sekarang lagi kisruh di Jambi, sopir angkutan Batubara menggelar aksi besar-besaran di kantor Gubernur Jambi mengakibatkan kantor Gubernur Jambi mengalami kerusakan akibat konflik kasi massa yang memanas karena tidak ada solusi dari Gubernur Jambi,” terangnya.
Persoalan Batubara lagi heboh di Jambi, Sopir demo akibat Gubernur Jambi melarang angkutan Batubara melintasi jalan Nasional. Demo juga digelar di depan kantor KPK. Warga Jambi menilai Gubernur Al Haris lamban menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ini sudah berulang kali terjadi, buka tutup angkutan Batubara melintasi jalan Nasional, sampai hari ini belum ketemu titik terangnya, ini diakibatkan ketidaktegasan Gubernur Jambi Al Haris untuk mengurai persoalan batu bara,” ujarnya.
Tidak sampai di situ, Bowo juga menyampaikan persoalan stockpile, yang mana banyak pengusaha tambang tidak memiliki izin stockpile dan mereka minta ke pihak terkait tambang batu bara dilarang beroperasi.
“Banyak pengusaha pemilik IUP pertambangan batu bara di Jambi, tapi hanya segelintir yang memiliki izin stockpile, maka dari itu kami meminta agar mereka yang tidak memiliki izin itu untuk dilarang beroperasi,” katanya. Vivacoid