Djamaluddin : Tidak Laksanakan Muktamar Besar Berarti Melawan Hukum 

Panitia Pengarah Muktamar Besar XI Alkhairaat, Djamaluddin Mariandjang (kiri) hadir dalam konfrensi pers menjelang pelaksanaan Muktamar Besar Alkhairaat di Palu, 20 September 2023. (Foto : Dok Panitia Muktamar Besar Alkhairaat)

PANITIA Pengarah Besar XI yang dipimpin Djamaluddin Mariandjang menyoroti pentingnya mematuhi dan nilai-nilai organisasi dalam menjalankan muktamar besar.

Ia menegaskan, pijakan pelaksanaan muktamar besar adalah pasal 26 dalam anggaran dasar Alkhairaat.

“Pasal itu menjadi penekanan yang kuat dalam menentukan arah gerak organisasi Alkhairaat. Sehingga kami mengingatkan bahwa Alkhairaat adalah sebuah organisasi yang tunduk pada undang-undang ormas yang berlaku,” tegas Djamaluddin dalam siaran pers yang diterima Karebanews.id di , Rabu 20 September 2023. 

“Undang-undang ormas terakhir, yang disahkan pada tahun 2016, memiliki pasal 30 yang menegaskan, bahwa norma-norma organisasi masyarakat harus tercermin dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut,” lanjutnya.

Baca Juga:  Ketua KPPS di Bacok Oknum Linmas, Pelaku Ditangkap

Dalam perspektif hukum, Djamaluddin menjelaskan, bahwa keberlakuan anggaran dasar Alkhairaat sejalan dengan keberlakuan undang-undang ormas. 

“Ini berarti bahwa anggaran dasar Alkhairaat, yang ditetapkan oleh organisasi itu sendiri, adalah suatu kewajiban yang harus ditaati oleh seluruh anggota. Oleh karena itu, pelaksanaan muktamar besar menjadi bagian integral dari kewajiban organisasi ini,” ungkapnya. 

Djamaluddin menegaskan, tidak melaksanakan muktamar besar berarti melawan peraturan hukum yang berlaku, yaitu undang-undang ormas. 

“Muktamar harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan menjamin kelancaran organisasi,” paparnya. 

Selain itu, Djamaluddin mengupas tentang norma-norma lain yang terdapat dalam anggaran dasar Alkhairaat, termasuk pemilihan pengurus besar dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam organisasi itu.

Baca Juga:  Terima Rekomendasi, PPP Resmi Usung Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri

Menurutnya, perbedaan Alkhairaat dengan organisasi lain seperti Muhammadiyah atau NU. Di Alkhairaat, ketua utama, sebagai tonggak kepemimpinan, tidak dipilih melalui pemilihan umum, tetapi ditetapkan karena posisinya yang unik dan penting dalam organisasi.

Ia menggambarkan sejarah unik Alkhairaat, yang dimulai dari pengembangan oleh Tua.

“Organisasi ini tidak didirikan oleh tokoh-tokoh dengan basis kuat di masyarakat atau pesantren seperti Muhammadiyah atau NU. Hal ini menciptakan dinamika kepemimpinan yang berbeda, di mana Alkhairaat memiliki pola kepemimpinan yang unik dan mengakui peran sentral Guru Tua dalam perjalanannya,” pungkasnya. DatSaja

Baca Juga:  Bantu Sumur Bor Untuk Warga, Prabowo Ikut Main Air

Pos terkait