PEMERINTAH tetap konsisten dalam memberikan dukungan pendanaan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Potensi belanja dari APBN untuk produk UMKM dalam negeri mencapai Rp 625,7 triliun pada tahun anggaran 2024, dengan rincian belanja bantuan sosial Rp 405 triliun, belanja modal Rp 247 triliun, dan belanja barang senilai Rp 377 triliun.
“Penguatan sektor UMKM lewat PBN juga melalui penggunaan belanja yang menekankan pemakaian produk dalam negeri,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, di Jakarta, Kamis 7 Maret 2024.
Sementara itu, potensi belanja APBD pada 2024 untuk produksi dalam negeri mencapai Rp 587,9 triliun, dengan perincian belanja bantuan sosial sebesar Rp 8,2 triliun, belanja modal Rp 205,2 triliun, dan belanja barang Rp 374,5 triliun.
Kedua instrumen tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan penyerapan produk-produk dalam negeri, terutama produk UMKM.
Menurut Sri Mulyani, UMKM memberikan kontribusi hingga 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 97% terhadap penciptaan lapangan kerja.
Meskipun kontribusinya relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN dan anggota G20, jumlah UMKM yang tinggi belum sepenuhnya mampu menembus pasar ekspor, dengan kontribusi ekspor UMKM nasional baru mencapai 15% dari total ekspor negara.
“Salah satu kendala yang dihadapi adalah akses terbatas terhadap pembiayaan,” kata Sri Mulyani. Beritasatucom
