RENCANA pemerintah untuk memangkas habis para pejabat tingkat eselon dua dan tiga di seluruh Indonesia tampak semakin nyata. Dengan pemangkasan sekitar 1.300 pejabat eselon dua dan lebih dari 1.500 pejabat eselon tiga, pemerintah menghemat anggaran yang mencapai Rp 8,1 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas, saat menghadiri CEO Forum PLN di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 1 November 2023 sore.
Menpan RB, Azwar Anas, mengatakan berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Kemenpan RB, ada pemborosan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di seluruh daerah di Indonesia. Daerah yang berpenduduk lebih dari 2 juta orang memiliki jumlah OPD yang sama dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk hanya 150.000 orang.
“Jadi gini, ini sekarang ini, ini baru dari sisi struktur eselon dua dan eselon tiga. Kita lihat bahwa banyak daerah dengan penduduk di atas 3 juta, diatas 2 juta, dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk hanya 200.000, memiliki jumlah OPD yang sama. Bahkan yang memiliki 150.000 jumlah OPD-nya sama dengan yang memiliki 4 juta, kurang lebih begitu,” terang Azwar kepada sejumlah awak media di Kota Balikpapan, Rabu 1 November 2023.
Azwar melanjutkan, berdasarkan perhitungan dan kesepakatan antara Kemenpan RB dan Kemendagri, akhirnya disepakati bahwa harus ada pemangkasan jumlah OPD di daerah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil.
“Nah, kita hitung variabel yang telah disepakati antara Kemenpan RB dan Kemendagri, yang angkanya ada di BPS,” sambungnya.
Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2024 mendatang rencananya akan mulai menerapkan pemangkasan pejabat struktural yang menempati jabatan di eselon dua dan tiga.
Untuk pejabat eselon dua, diperkirakan akan ada penghapusan hingga 1.300 orang, sedangkan pada pejabat eselon tiga, ditaksir mencapai lebih dari 1.500 orang.
“Maka dari persentase tadi, kami sampaikan, ke depan ini akan bisa mengurangi 1.300 eselon dua di seluruh Indonesia dan akan mengurangi lebih dari 1.500 eselon tiga seperti itu,” tambahnya.
Dengan penerapan penghapusan pejabat eselon dua dan tiga di seluruh daerah se Indonesia ini, pemerintah bisa menghemat anggaran belanja negara yang mencapai hingga Rp 8,1 triliun.
“Kita akan mampu menghemat hingga 8,1 triliun per tahun,” tandasnya. Beritasatucom