Situs Pemerintah Disusupi Judi Online

buka suara soal situs online menyusupi situs-situs pemerintah. Menindaklanjuti temuan itu, Bareskrim mengimbau pengelola situs untuk melakukan pembersihan secara berkala.

“Tim IT bisa membersihkan itu, jadi bukannya hanya tanggung jawab polisi saja, tapi pengelola situs tersebut harus (membersihkan situs) secara rutin,” ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Adi Vivid menjelaskan judi daring yang menggunakan domain pemerintah itu merupakan modus backlink atau pranala balik situs judi. Dia menyatakan Polri telah menurunkan tim untuk mengungkap modus backlink tersebut.

“Kami juga sudah menerjunkan tim untuk menangkap atau mengungkap khususnya backlink. Kemarin disampaikan ada 4 juta (situs judi daring memakai domain pemerintah),” jelas Vivid.

Baca Juga:  Termasuk Rempang, Komnas HAM Terima 692 Aduan Konflik Agraria

Lebih lanjut, Vivid mengaku telah menginformasikan kepada pengelola situs pemerintah untuk rutin melakukan pembersihan. Namun, kata Vivid hal itu belum sepenuhnya diindahkan.

“Tapi sayangnya adalah yang tidak mengindahkan itu. Nah, ini memang sekali dalam kesempatan ini kita mengimbau kepada pengelola website pemerintah yang diduga digunakan untuk backlink untuk dibersihkan,” imbunya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara soal fenomena ini. Direktur Jenderal dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong, mengatakan fenomena ini memang sudah terjadi sejak lama, pihaknya pun sudah menaruh perhatian terhadap kasus ini.

Menurutnya banyak aspek yang menjadi biang kerok situs pemerintah disusupi . Salah satunya adalah kemampuan teknis pengelola situs pemerintah, menurutnya masih banyak instansi pemerintah di daerah yang kemampuan informasinya masih minim, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusianya.

Baca Juga:  Polri Bongkar Situs Judi Online Bola SBOTOP, Perputaran Uang Capai Rp 481 M

“Barangkali kemampuan teknis pengelola situs pemerintah ini tidak seideal yang dibayangkan. Apalagi banyak juga situs-situs pemerintah daerah ini (yang disusupi judi online), bahkan Polres-polres juga ada. Sistem kan keseluruhan ya, termasuk sumber daya dan teknologinya,” papar Usman dalam diskusi online Trijaya FM, dikutip Minggu 27 Agustus 2023.

Kemudian, dia mengungkapkan masih banyak instansi yang inisiatifnya kurang untuk melakukan situs resminya. Masih banyak sekali instansi yang merasa percaya diri situs pemerintah tidak akan menjadi sasaran situs judi online.

“Juga barangkali kepedulian juga untuk amankan untuk situs tersebut, mungkin punya kemampuan. Teknologinya ada, mungkin ada yang abai karena menganggap tidak mungkin lah disusupi, atau siapa sih yang mau iseng. Kewaspadaan ini kami tingkatkan,” ungkap Usman.

Baca Juga:  Usai Keppres Pemberhentian Diterbitkan Presiden, KPK Langsung Putus Akses Firli 

Di sisi lain, pihaknya juga sejak tahun 2018 juga sudah menerapkan teknologi artificial intelligence () untuk mendeteksi konten negatif secara keseluruhan. Totalnya ada 840 ribu situs judi online diblokir, kedua terbanyak setelah situs pornografi.

Namun dia juga mengingatkan untuk memberantas judi online juga harus ada kerja sama dari instansi yang lain. Pasalnya, semua instansi punya tugas dan fungsinya masing-masing.

“Tugas kami kan cuma blokir kontennya tak lebih dari itu. Perjudian kan libatkan banyak hal juga, di situ ada rekening juga, kita juga harus kerja sama juga dengan dan ,” sebut Usman. Detikcom

Pos terkait