PENGANUGERAHAN Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2023 oleh Ombudsman RI dilaksanakan. Setelah beberapa bulan sebelumnya, dilakukan pengambilan penilaian pada seluruh Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga Negara yang ada di Indonesia. Penilaian kepatuhan dilaksanakan Ombudsman RI kepada kementerian, pemda-pemda dan BUMN/BUMD serta lembaga negara lainnya.
Penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng) sendiri membawa angin segar, karena tahun ini mendapat predikat Hijau. Predikat ini akhirnya didapatkan kembali setelah tahun sebelumnya hanya masuk dalam Zona Kuning.
Bersama Pemprov Sulteng tahun ini, 2 kabupaten juga ikut mendapat predikat baik yaitu Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Laut, sesuai standar pelayanan publik yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2023.
Total di Sulteng tahun 2023, terdapat 6 Pemda yang mendapat kenaikan peringkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yaitu, Pemprov Sulteng, Pemkab Tojo Una-una, Banggai Laut, Banggai, Poso dan Kota Palu. Untuk Pemda Banggai, Poso dan Kota Palu, merupakan langganan Hijau atau Baik dalam survei kepatuhan pelayanan publik sejak tahun 2021.
Selebrasi pengumuman Survei Kepatuhan Pelayanan publik ini dilaksanakan Ombudsman RI di Hotel Aryaduta Jakarta, 14 Desember 2023 dan dihadiri Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD mewakili Presiden RI.
Dalam sambutannya, Ketua Ombudsman RI, Dr. Mokh. Najih, Hum, menjelaskan, penganugerahan penilaian kepatuhan ini sebagai tolak ukur bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di negara kita. Survei telah memasuki tahun kedelapan. 4 dimensi, pertama, variabel input, untuk mengukir kemampuan pelayanan bagi kelompok rentan, sarana dan prasarana, kedua dimensi jaminan dan keamanan pelayanan. Dimensi ketiga, dimensi output, yaitu mengukur persepsi masyarakat atas akses pelayanan masyarakat dan dimensi keempat adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan.
“Jumlah daerah yang mencapai zona hijau pada penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemda provinsi tahun ini mengalami kenaikan 26 yg hijau, kabupaten terdapat 272 hijau.
Ini menunjukan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik semakin baik dari tahun ke tahun,” Kata Ketua Ombudsman.
Oleh karena itu, lanjut dia, atas nama pimpinan Ombudsman, mengucapkan terima kasih kepada para gubernur, walikota dan bupati yang senantiasa memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD, memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI sehingga pelayanan publik benar-benar dinikmati masyarakat.
“Selamat kepada Ombudsman yang telah berhasil menyelenggarakan penilaian ini. Memang perlu kolaborasi yang lebih intens bersama pemerintah sebagai penyedia layanan,” kata Mahfud.
Pemerintah katanya, harus selalu siap melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat. Untuk itulah pemerintahan dibentuk dan diselenggarakan.
Mahfud juga menekankan, bahwa penilaian kepatuhan ini merupakan amanah RPJMN yang diamanahkan kepada Ombudsman untuk pelaksanaannya. Dengan penilaian itu, pemerintah bisa mengukur dimensi input, proses, output dan pengaduan dalam mengukur penyelenggaraan pelayanan publik.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, SH, MH, yang menghadiri selebrasi itu menyatakan sangat bersyukur terjadi peningkatan pelayanan publik Pemda terhadap masyarakat tahun ini.
“Terjadi peningkatan signifikan jumlah Pemda di Sulteng yang melakukan penyelenggaraan standar pelayanan publik terhadap masyarakat yang membutuhkan. Tahun lalu hanya 3 dan tahun ini jadi 6. Artinya kesadaran pemerintah daerah pada hak hak publik semakin baik,” jelas Iqbal.
Pasca selebrasi Nasional ini, di Sulteng juga direncanakan kegiatan yang sama untuk selebrasi penghargaan bagi Pemda dan lembaga-lembaga negara di daerah yang mendapat predikat Hijau. Iqbal mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemda Sulteng untuk kegiatan dimaksud.
“Saya sudah melaporkan rencana kegiatan seperti ini pada Gubernur saat pertemuan beberapa waktu lalu, dan mulai berkoordinasi dengan Sekprov untuk teknisnya,” kata Iqbal.
Selain Pemda, beberapa lembaga negara di Sulteng, seperti badan pertanahan dan lembaga kepolisian juga mendapat predikat yang baik atau Hijau. Zainudin
