MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang melaporkan sebanyak 36,67 persen dana proyek strategis nasional (PSN) tidak digunakan untuk membangun proyek, tapi masuk ke kantong pribadi sejumlah pihak.
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyatakan bahwa kejadian itu benar-benar sudah sangat keterlaluan dan jelas tidak boleh ditolerir sedikitpun.
“Untuk itu MUI mendesak pihak pemerintah terutama pihak para penegak hukum agar secepatnya bertindak dan mengambil kembali kekayaan negara yang telah mereka rampok tersebut, serta menggiring dan menyeret mereka ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya,” tegasnya, Kamis 11 Januari 2024.
Menurut dia, aksi penyelewengan anggaran yang dilakukan itu tidak hanya sekedar merugikan negara, tapi juga telah berkhianat kepada negara.
Oleh karenanya, Anwar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membentuk tim khusus bagi memeriksa kembali secara lebih cermat seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah dilaksanakan, baik yang sudah selesai atau belum. Sehingga semua persoalan yang terkait dengan PSN ini menjadi terang benderang.
Pasalnya, ia mengatakan, aksi tersebut seolah menyakiti hati 25,9 juta warga miskin yang tengah menunggu bantuan dari pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
“Tapi ada segelintir orang yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politikus tersebut malah mengambil dan menikmati kemewahan hidup yang luar biasa, yang mereka dapat dari menjarah dana dari proyek strategis nasional,” kecamnya.
“Jika temuan dari PPATK ini benar-benar ada, maka wajah dari pemerintah akibat dari perbuatan mereka benar-benar tercoreng dan menjadi sangat-sangat buruk. Kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” tegas Anwar Abbas. Liputan6com
