PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kado istimewa bagi seluruh masyarakatnya. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah, lewat program “Berani Bebaskan Tunggakan PKB”, masyarakat diberikan insentif pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 14 April hingga 14 Mei 2025 di seluruh layanan Samsat se Sulawesi Tengah.
Apa saja kebijakan dari pemerintah Sulteng kali ini ?
Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah melalui akun Instagramnya @bapendaprovsulteng, menjelaskan program tersebut telah dipayungi oleh Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.1/083/BAPENDA-G.ST/2025, secara hukum sah dan bukan janji-janji untuk menyenangkan masyarakat.
Kebijakan ini mencakup pembebasan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun 2024 dan sebelumnya, pembebasan denda PKB sebesar 100%, serta penghapusan pajak daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) II dan tarif progresif PKB.
“Pokoknya dihapus semua, dendanya juga dihapus. Hanya saja dibayar 1 tahun berjalan (2024-2025), bahkan kendaraan yang mati 10 tahun cukup bayar 1 tahun saja,” terang Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulteng Rifki Anata Mustakim melalui Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah 1 Kota Palu, Yudhiansyah belum lama ini.
Dia menambahkan, ini adalah program insentif terakhir yang bersifat ekstrem, dan kemungkinan besar tidak akan diadakan kembali di masa mendatang.
Namun, ia menekankan bahwa insentif ini hanya berlaku untuk pajak kendaraan bermotor. Sementara biaya lain seperti PNBP untuk STNK dan BPKB, serta pokok Jasa Raharja tetap berlaku.
Ditempat yang sama, sejumlah anggota kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng yang bertugas mengatakan, jika mereka selalu mendukung kebijakan yang ada dan selalu bekerja profesional, termasuk dalam menjalankan program ‘Pemutihan Pajak’ yang saat ini sedang berlangsung hingga 14 Mei 2025 mendatang.
“Kami selalu mendukung kebijakan yang ada,” katanya.
Oleh karena itu tambahnya, masyarakat diimbau memanfaatkan program ini sebaik mungkin untuk meringankan beban finansial dan melunasi kewajiban pajaknya.
Jangan Salah Presepsi
Sementara, dibeberapa grup Whatshap tersebar sejumlah video yang sengaja dibuat seakan ada kesalahan pada program tersebut. Dalam beberapa potongan video salah satu warga merasa ‘Tertipu’ dengan program ‘Gratis’ itu.
Pasalnya, dia merasa keheranan saat sampai di kantor Samsat Palu dan tetap dimintai pembayaran sekitar Rp. 700 an ribu biaya pembayaran pajak kendaraannya yang menunggak beberapa tahun.
Menyikai ini, salah satu petugas di Samsat Palu menjelaskan jika sejak awal program ini sudah jelas. Bahwa tunggakan sekian tahun yang dialami pemilik kendaraan hanya dibebankan pembayaran tahun berjalan atau tahun 2024-2025, dan tahun-tahun sebelumnya digratiskan, pokok, denda, balik nama maupun progresif.
“Tidak usah buat narasi seakan pemerintah tidak baik. Mohon masyarakat dibaca baik-baik kebijakan tersebut biar tidak salah menilai. Lagian pajak ini juga akan kembali kemasyarakat dengan bentuk pembangunan dan lain-lain,” terangnya. Olagondronk
